VISIBANTEN.COM, TANGERANG – Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menyampaikan enam usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum bersama UPT Kementerian PUPR Provinsi Banten.
Rakor ini dipimpin langsung Gubernur Banten Andra Soni serta dihadiri Ketua DPRD Banten, para bupati, dan wali kota se-Provinsi Banten yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/08/2025).
Dalam kesempatannya, Bupati Maesyal menegaskan bahwa usulan ini merupakan kebutuhan riil masyarakat yang sudah melalui kajian lapangan.
“Beberapa di antaranya yakni penurapan Tanjung Burung (Pakuhaji), penurapan Pasir Ampo (Kresek), pembangunan Underpass Bitung, penanganan Situ Gelam (Pasar Kemis), penanganan longsor di Desa Karang Tengah (Pagedangan), serta normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya,” jelasnya.
Bacaan Lainnya:
Menurut Bupati, seluruh usulan tersebut bersifat mendesak, terutama menyangkut keselamatan masyarakat dan penanggulangan banjir yang sering melanda wilayah Kabupaten Tangerang.
“Banyak lokasi sudah kami upayakan penanganannya melalui APBD Kabupaten, namun skalanya terlalu besar sehingga perlu dukungan dari provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Misalnya penurapan di Tanjung Burung dan Pasir Ampo, jika tidak segera ditangani bisa menimbulkan kerusakan lebih luas dan membahayakan masyarakat,” tambah Maesyal.
Terkait Situ Gelam di Pasar Kemis, ia menekankan perlunya solusi permanen. Saat ini Pemkab Tangerang sudah menyiapkan pompa air sebagai langkah darurat, namun kapasitasnya tidak mampu menahan debit air yang besar.
“Kami mohon agar ada intervensi strategis dari pemerintah pusat maupun provinsi, karena masalah Situ Gelam tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi sementara,” tambahnya.
Bacaan Lainnya:
Bupati juga menyoroti kondisi longsoran besar di Desa Karang Tengah, Pagedangan dengan panjang sekitar 140 meter dan kedalaman mencapai 40 meter. Menurutnya, longsoran ini mengancam permukiman warga jika tidak segera dilakukan penanganan.
Sementara itu, normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya juga mendesak dilakukan agar aliran air lebih lancar dan tidak menimbulkan banjir di kawasan padat penduduk.
“Pada prinsipnya, kami siap bersinergi. Kalau memang wewenang pusat, Pemkab tetap menyiapkan sharing anggaran agar penanganannya bisa lebih cepat,” tegas Maesyal.
Karena bagi masyarakat, mereka tahunya ada bupati dan gubernur, sehingga kita semua harus hadir memberikan solusi,” sambungnya.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi lintas pemerintahan. Ia menilai pembangunan infrastruktur di Banten sangat strategis karena berdampak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bacaan Lainnya:
“Forum ini adalah ruang bagi para bupati dan wali kota untuk menyampaikan isu-isu strategis di daerahnya,” ujar Gubernur.
“Kualitas infrastruktur di Banten akan memengaruhi persepsi nasional bahkan internasional. Karena itu, mari kita manfaatkan forum ini untuk mencari solusi terbaik dan bersinergi,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa hasil Rakor akan ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD terkait bersama pemerintah pusat, sehingga usulan prioritas dari setiap daerah dapat terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap koordinasi yang terbangun akan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banten,” tutupnya. (amd)
