BANTENNOW.COM, TIGARAKSA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi pada Rabu (10/9) di Gedung Bupati Tangerang. Rapat tersebut diadakan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi meluasnya dampak aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya proaktif guna menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di wilayahnya.
“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat agar dampak negatif dari aksi demonstrasi ini tidak terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Maesyal.
Bacaan Lainnya:
Upaya yang telah dilakukan antara lain edukasi kepada masyarakat, pelibatan tokoh agama serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kabupaten dan kecamatan untuk menyampaikan imbauan, serta pendekatan ke dunia pendidikan agar kepala sekolah dapat menjaga siswa dari provokasi.
Pemkab juga mengadakan pertemuan langsung dengan komunitas ojek online (ojol) untuk menyerap aspirasi mereka.
Selain itu, Pemkab Tangerang menggelar istigasah (doa bersama) sebagai wujud ikhtiar spiritual dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Kami sudah menggelar istigasah, melakukan pertemuan langsung dengan komunitas ojek online, serta mengundang Ketua MUI Kabupaten dan Kecamatan untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat,” tambah Bupati.
Bacaan Lainnya:
“Selain itu, kami juga melibatkan kepala sekolah agar bisa memanajemen siswanya agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga keamanan,” imbuhnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI, Bahtiar. Ia memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Tangerang.
“Kabupaten Tangerang ini merupakan salah satu contoh kabupaten yang mampu mengelola situasi dengan baik,” ungkap Bahtiar.
Ia juga mengimbau agar Pemkab Tangerang terus menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. (afa)
