VISIBANTEN.COM, TIGARAKSA – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menghadiri Rapat Penilaian Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) yang berlangsung di Aula Sinergi Bappeda Kabupaten Tangerang, Kadu Agung, Tigaraksa, Kamis (11/9/2025).
Rapat tersebut membahas program Gebrak Tegas, peran Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta diikuti pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan perwakilan sektor terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Wabup Intan memberikan arahan strategis agar setiap langkah program penurunan stunting berjalan terarah dan berdampak nyata.
Intan menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penanganan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan, tetapi juga oleh validitas data yang mendasarinya.
“Sekali lagi saya tegaskan, validitas capaian hasil program itu sangat penting,” ujarnya.
Bacaan Lainnya:
Ia menambahkan, keakuratan data bukan sekadar angka atau laporan rutin, melainkan kunci utama yang menentukan arah kebijakan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merumuskan langkah strategis yang tepat, menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Karena dengan data yang valid, kita bersama bisa merumuskan dan menentukan langkah selanjutnya yang lebih sesuai dan efektif,” lanjutnya.
Selain itu, Intan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara OPD dan berbagai pihak dinilai perlu terus diperkuat agar intervensi bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Sinergitas dan kolaborasi semua pihak lintas sektor harus terus dikuatkan dan ditingkatkan supaya kasus baru stunting bisa ditekan sekecil mungkin dan penanganannya pun maksimal,” katanya.
Bacaan Lainnya:
Lebih lanjut, ia mendorong agar setiap kecamatan melakukan penilaian mandiri terkait pelaksanaan program, termasuk Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penanganan ibu hamil dan balita dengan gizi buruk.
“Selain oleh dinas terkait, penilaian mandiri oleh kecamatan juga harus dilakukan. Kecamatan harus punya data yang valid tentang pelaksanaan program P3S, Posyandu, PMT, serta penanganan ibu hamil dan balita yang kurang baik gizinya,” jelas Intan.
Menurutnya, dukungan data yang akurat dari tingkat kecamatan sangat penting agar intervensi yang dilakukan bisa dirancang lebih cermat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan data yang valid dari kecamatan, intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bacaan Lainnya:
Arahan lain juga diberikan kepada OPD terkait, seperti Bappeda, DPPKB, dan Dinas Kesehatan, untuk terus meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi kader PKK. Pelatihan ini diharapkan membantu kader menciptakan inovasi makanan tambahan yang bergizi, higienis, dan sehat.
“Tingkatkan edukasi, pendampingan dan pelatihan kepada para kader PKK agar mereka bisa berinovasi dan berkreasi bagaimana cara membuat makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang benar-benar bergizi, higienis dan sehat,” tutup Wabup Intan. (amd)
