Upaya ini turut menunjukkan peran aktif negara melalui pemanfaatan aset dan koordinasi lintas kementerian dalam membangun infrastruktur sosial yang inklusif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyatakan pemerintah daerah bergerak cepat dalam merealisasikan program tersebut.
”Kami telah melakukan koordinasi dengan Kemenkum, Kemensos, dan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Tangerang juga menegaskan dukungan penuh dan tengah menyiapkan berbagai kebutuhan administratif guna mempercepat proses pembangunan.
Bacaan Lainnya:
”Kami langsung bergerak cepat menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini,” tambahnya.
Saat ini, penataan aset dan sertifikasi lahan menjadi prioritas utama untuk memastikan seluruh persyaratan kesiapan pembangunan terpenuhi.
“Setelah melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat, kami telah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota terkait persiapan pemenuhan persyaratan administrasi, seperti penyelesaian sertifikasi aset dan perizinan,” lanjut Yeti.
