VISIBANTEN.COM, TANGERANG — Kabupaten Tangerang memasuki babak baru penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, melantik dua Komisaris Utama Perseroda di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (26/5/2026).
Dua pejabat yang dilantik yakni Muhammad Hidayat sebagai Komisaris Utama PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dan Syaifullah sebagai Komisaris Utama PT Mitra Kerja Raharja (Perseroda).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat tata kelola BUMD agar semakin profesional, adaptif, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah.
Bacaan Lainnya:
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan keberadaan kedua perusahaan daerah tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui perluasan akses layanan keuangan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Saya ucapkan selamat kepada para komisaris yang baru dilantik, selamat menjalankan tugas,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia menegaskan, penguatan BUMD bukan hanya sebatas administrasi kelembagaan, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini sebagai upaya penguatan tata kelola BUMD agar semakin profesional, adaptif, dan akuntabel,” katanya.
“Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi daerah ke depan serta mendorong BUMD memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi masyarakat,” lanjutnya.
Bacaan Lainnya:
Menurutnya, PT BPR Kerta Raharja Gemilang dan PT Mitra Kerja Raharja memiliki posisi penting sebagai instrumen ekonomi daerah yang mampu menggerakkan sektor usaha masyarakat.
“Keberadaan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang dan PT. Mitra Kerta Raharja memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperluas akses layanan keuangan di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
“Kedua BUMD tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” sambungnya.
