VISIBANTEN.COM, JAKARTA — Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan peningkatan pada 2026. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong capaian tersebut terus diperkuat hingga mencapai kategori adaptif, bahkan level kuat.
Hal tersebut disampaikan Dimyati usai menghadiri Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menyampaikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Provinsi Banten pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan capaian dua tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, skor kita sudah meningkat dari 70,56 pada tahun 2024 menjadi 71,88 di tahun 2026,” kata Dimyati.
Bacaan Lainnya:
Ia berharap peningkatan tersebut dapat menjadi pijakan untuk mendorong posisi Banten naik ke kategori adaptif.
“Mudah-mudahan ke depan posisinya bisa naik menjadi adaptif,” ujar Dimyati.
Dimyati menegaskan peningkatan indeks integritas pendidikan membutuhkan upaya bersama dari seluruh pihak.
Menurutnya, capaian tersebut perlu terus dipacu agar Banten dapat meningkatkan kualitas integritas di sektor pendidikan.
“Ini yang perlu dipacu bersama-sama supaya meningkat ke level adaptif,” tegasnya.
Ia bahkan berharap capaian Banten tidak berhenti pada kategori adaptif, tetapi dapat terus meningkat hingga kategori kuat.
“Syukur-syukur bisa menjadi kuat,” lanjut Dimyati.
Bacaan Lainnya:
Lima Tingkatan Indeks Integritas Pendidikan
Indeks Integritas Pendidikan memiliki lima tingkatan, yakni rentan, korektif, adaptif, kuat, dan tangguh.
Saat ini, Provinsi Banten masih berada pada kategori korektif. Karena itu, peningkatan skor menjadi modal untuk terus mendorong perbaikan menuju kategori adaptif dan selanjutnya kategori yang lebih tinggi.
Dimyati menekankan penguatan integritas tidak semata-mata mengejar peningkatan angka indeks. Lebih dari itu, upaya tersebut diarahkan untuk membangun budaya kerja yang berintegritas sekaligus menekan potensi korupsi, kolusi, dan praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola yang baik.
“Kita perkuat dan jaga bersama-sama indeks itu,” ungkap Dimyati.
“Tujuannya untuk menghilangkan budaya korupsi, kolusi, serta sikap main-main, dan mengubahnya menjadi budaya kerja yang berintegritas,” jelasnya.
Bacaan Lainnya:
Pendidikan Karakter Diperkuat
Pemerintah Provinsi Banten juga mendorong penguatan kurikulum muatan lokal yang berfokus pada pendidikan karakter.
Langkah tersebut diarahkan untuk menanamkan nilai integritas sejak dini, baik kepada peserta didik maupun tenaga pendidik. Dengan demikian, lingkungan pendidikan diharapkan dapat menjadi ruang pembentukan karakter sekaligus pencegahan korupsi.
“Melalui muatan lokal ini, kita ingin menjadikan anak-anak dan para guru berintegritas,” kata Dimyati.
Ia menilai pendidikan integritas perlu dibangun secara berkelanjutan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dengan melibatkan berbagai pihak.
Tujuannya agar lingkungan pendidikan menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan memiliki budaya kerja nyata yang baik,” tuturnya.
Menurut Dimyati, pencapaian tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun sektor pendidikan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya integritas.
“Tentunya, semua itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.
Bacaan Lainnya:
KPK Tekankan Pencegahan Dimulai dari Sekolah
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya pencegahan korupsi dimulai dari lingkungan pendidikan, khususnya ruang kelas.
Menurutnya, pembangunan karakter generasi muda perlu menjadi perhatian utama agar budaya integritas dapat tumbuh dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Kalau ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bisa memperkuat budaya integritas, serta menjaga dan mewariskannya kepada generasi berikutnya,” kata Setyo Budiyanto.
Pada kesempatan tersebut, Setyo juga menyampaikan hasil SPI Pendidikan Nasional Tahun 2026 berada di angka 73,30 atau masuk kategori adaptif.
Capaian nasional tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang berada pada skor 69,50.
“Kita bersyukur skornya sudah cukup tinggi dan berada pada posisi adaptif,” ujar Setyo Budiyanto.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 tersebut turut dihadiri pimpinan KPK, sejumlah menteri, kepala daerah, serta tamu undangan lainnya. (pra)
